SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKD KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Mesjid Agung

Mesjid Agung Al-Muhsinin, Mesjid Kebanggaan Warga Kota Solok

Penataan ASN

Penataan ASN Aparatur yang berkualitas dan profesional.

Balaikota Solok

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Solok

Alam Solok

Pembangunan Pertanian sebagai salah satu andalan Kota Solok

Daftar Peserta Seleksi JPT Sekretaris DPRD

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan dalam rapat Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Sekretaris DPRD Kota Solok Tahap tanggal 17 November 2017 terhadap peserta yang mendaftar, Melalui surat pengumuman dengan nomor 800/29/PANSEL-SLK/2017 dengan ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi untuk mengikuti Tes berikutnya yang diurut berdasarkan abjad, sebagai berikut :
No
Nama Peserta
OPD Asal
1
AZRUL, Drs.
Sekretariat DPRD Kota solok
2
HENDRIZAL, SH, MM
Dinas Sosial Kota Solok
3
MURSAL, Drs
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok
4
ZULFAHMI, SH, MH
Bagian Hukum dan HAM Setda Kota solok
Nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diharapkan untuk hadir pada :
Hari/ Tanggal        : Sabtu / 18 November 2017
Pukul                    : 10.00 – 12.00 WIB
Kegiatan               : Tes Akademis
Tempat                 : Ruang Rapat BKPSDM Kota Solok

dan
Hari/ Tanggal        : Selasa / 21 November 2017
Pukul                    : 08.00 WIB s/d selesai
Kegiatan               : Presentasi Deskripsi Jabatan dan Wawancara
Tempat                 : Ruang Rapat BKPSDM Kota Solok

Catatan :
Ketentuan pada saat pelaksanaan Tes :
- Peserta laki-laki memakai pakaian kemeja putih lengan panjang berdasi dan celana warna gelap;
- Peserta harus telah datang di lokasi ujian 15 menit sebelum pelaksanaan ujian; dan
- Peserta membawa ballpoint tinta hitam dan tanda peserta.

Untuk pengumuman selengkapnya dapat download disini ( Pengumuman, Lampiran )

.

Rapat Koordinasi Kepegawaian 2017

Solok. (16/11/2017). Di penghujung tahun 2017, BKPSDM Kota Solok kembali mengadakan Rapat koordinasi Kepegawaian bagi pejabat/ ASN yang mengelola kepegawaian yang dilaksanakan Kamis, 16 November 2017 di Aula Bappeda Kota Solok. Rakor kepegawaian telah menjadi agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok. Rakor dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs.Yul Abrar dan dihadiri 70 orang terdiri dari Pengelola Kepegawaian dari seluruh SKPD/ Instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.


Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah sebagai wadah sosialisasi aturan/ kebijakan baru dan penyamaan persepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. 

Pokok bahasan Rakor kepegawaian 2017 kali ini adalah tentang permasalahan seputar pengisian SKP dan proses kenaikan pangkat. 
Pembuatan SKP merupakan salah bagian penting dalam administrasi seorang ASN, karena itu terkait dengan karir ASN tersebut dan kedepan akan berpengaruh juga terhadap penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai.

Pembukaan Seleksi JPT Sekretaris DPRD Kota Solok

Dalam rangka pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Solok secara terbuka sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014,  PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014, dengan ini disampaikan bahwa dibuka kesempatan kepada ASN yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi dalam rangka pengisian Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.


Pengumuman lengkap dapat Download DISINI

Kelengkapan bahan
- Contoh lamaran
- Pakta integritas
- Surat pernyataan

Informasi selengkapnya dapat menghubungi :

PANITIA SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA
Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok
Sumatera Barat


Pengumpulan Daftar Nominatif SKP 2016

Sesuai Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2810/m.PAN-RB/08/2016  perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Surat Edaran Kepala BKN yang menyebutkan bahwa Pelaporan penilaian prestasi kerja PNS mulai Tahun 2016 sudah harus menggunakan aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik), maka dengan ini disampaikan kepada seluruh pengelola kepegawaian di tiap organisasi perangkat daerah agar melaporkan rekapitulasi penilaian prestasi kerja PNS ke kantor BKPSDM Kota Solok.


Daftar nominatif penilaian prestasi kerja tersebut diterima paling lambat 10 November 2017 atau dapat juga dikirimkan ke email bkpsdmkotasolok@gmail.com.

Format pengisian rekap SKP dapat didownload DISINI.

Pembukaan CPNS Periode II Tahun 2017

JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dibeberapa instansi, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas  Asman.
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya. Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini melalui situs Kementerian PANRB  www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri mengingatkan agar masyarakat/ calon pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya. “Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu.
DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMBUKA LOWONGAN CPNS 2017
No
INSTANSI
ALOKASI

 KEMENTERIAN

1
Kementerian Keuangan
2.880
2
Kementerian ESDM
65
3
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
300
4
Kementerian Ketenagakerjaan
160
5
Kementerian Kelautan dan Perikanan
329
6
Kementerian Perindustrian
380
7
Kementerian PUPR
1.000
8
Kementerian Pariwisata
40
9
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
1610
10
Kementerian LHK
700
11
Kementerian Perhubungan
400
12
Kementerian Luar Negeri
75
13
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
91
14
Kementerian Kesehatan
1000
15
Kementerian Pertanian
475
16
Kementerian Sosial
160
17
Kementerian Riset, Teknologi, dan PT
1500
18
Kementerian PPN/BAPPENAS
38
19
Kementerian PANRB
91
20
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21
21
Kementerian Sekretariat Negara
178
22
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
40
23
Kementerian Agama
1000
24
Kementerian Perdagangan
65
25
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
27
26
Kementerian Bidang Polhukam
25
27
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
25
28
Kementerian BUMN
25
29
Kementerian KUKM
25
30
Kementerian Pertahanan
50

LEMBAGA

31
Kejaksaan Agung
1.000
32
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
175
33
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
98
34
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
60
35
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
28
36
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
175
37
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
10
38
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
90
39
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
87
40
Komisi Yudisial (KY)
33
41
Badan Narkotika Nasional (BNN)
275
42
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
60
43
Badan SAR Nasional
160
44
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
300
45
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
225
46
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
182
47
Lembaga Penerbagan dan Antariksa  Nasional (LAPAN)
99
48
Badan Ekonomi Kreatif
93
49
Badan Pengawas Obat dan Makanan
110
50
Badan Intelijen Ngara (BIN)
199
51
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
212
52
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
157
53
Setjen DPR
85
54
Badan Informasi Geospasial (BIG)
67
55
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
299
56
Mahkamah Kontitusi (MK)
70
57
Kepolisian Republik Indonesia
200
58
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
25
59
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
53
60
Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
26

JUMLAH
17.428



61
Kalimantan Utara
500

Jumlah Total
17.928


Sumber : KemenpanRB

Penerimaan CPNS (masih) Moratorium

Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Juru bicara Menpan menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 
Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum BELUM dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait (unit pengelola kepegawaian).

Sumber : Menpan